Upacara Memperingati Hari Kebangkitan Nasional

Karanganyar, Komandan Kodim 0727/Karanganyar Letnan Kolonel Czi Santy Karsa Tarigan, S.E menghadiri Upacara Memperingati Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2017 di Halaman Kantor Bupati Karanganyar.(Senin, 22 Mei 2017)

Amanat Menteri Komonikasi Informatika Republik Indonesia yang dibacakan Bupati Karanganyar.

Saudara Saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada, semangat kebangkitan nasional tidak pernah memudar. Namun justru semakin menunjukan urgensinya bagi kehidupan berbangsa kita sehari-hari ini. Padahal semangat itu sudah tercetus setidaknya 109 tahun yang lalu, di tandai dengan berdirinya Boedi Oetomo, namun sampai sekarang tetap sangat ampuh menyatukan dan menyemangati gerak kita sebagai bangsa.

Betapa tak mudahnya para pendahulu merajut angan keindonesiaan saat itu, ketika infrastruktur transportasi dan komunikasi masih terbatas, ketika sumber daya insani yang teguh dengan pemikiran keindonesiaan masih dapat dihitung dengan jari, ketika acuan untuk memperkokoh dasar-dasar kesamaan suku bangsa dan adat masih belum mengakar kuat, ketika semuanya itu berada dalam konteks ketakutan akan kekejaman kolonialis yang siaga memberangus setiap pemikiran yang memantik hasrat lepas dari belenggu penjajahan.

Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini telah mencanangkan penekanan khusus pada pemerataan dalam semua bidang pembangunan. Bukan berarti sebelumnya kita abaikan terhadap aspek ini. Malah sejak awal, dalam program Nawacita yang disusun pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla, aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi. Pemerataan pembangunan antar wilayah hendak diwujukan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Pada awal tahun 2017ini,  meski angkanya membaik dibandingkan tahun sebelumnya, koefisien Nisbah Gini atau Gini Ratio, yang merupakan ukuran kesenjangan distribusi dan pendapatan dan kekayaan penduduk, masih sekitar 40 persen. Untuk itu Bapak Presiden meminta aparat penyelenggara negara bekerja keras menurunkan indeks kesenjangan tersebut melalui berbagai langkah multidimensi.

Memang persoalan pemerataan hampir merupakan masalah semua bangsa. Bahkan negara-negara maju pun berkutat dengan isu kesenjangan yang sama. Beberapa bahkan mencatatkan indeks yang lebih tinggi, lebih senjang, di banding Indonesia. Namun bagi kita mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial adalah juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar bangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi penyebaran kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia. Bagi kita, kebangkitan nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak bangsa pun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut.

Berlatarbelakang pemikiran terdebut, maka kiranya tema "Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional" yang menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2017 ini adalah pesan yang tepat dan seyogjanya tidak hanya tertanam didalam hati, namun juga segera diwujudkan melalui strategi,  kebijakan dan implementasi dalam pelayanan kita kepada masyarakat dan bangsa.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemeratan, pembangunan di segala sektor. Disektor kelistrikan misalnya, pembangunan ketenaga listrikan telah dilakukan di 2.500 desa yang belum mendapat aliran listrik. Pada saat yang sama, kebijakan pemerataan dilakukan melalui subsidi listrik yang di fokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah, sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik tahun 2016 sebesar Rp. 12 trilyun, dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan, pendidikan dan infratruktur.

Pemerintah juga memandang bahwa pembangunan infratruktur diperlukan untuk menentukan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga salah satunya infratruktur jalan raya. Baru-baru ini Bapak Presiden perkenan mejajal langsung jalan trans- Papua yang sudah hampir selesai dibangun. Dari 4.300 KM jalan raya trans papua, 3.800 KM diantaranya telah di buka.

Dalam bidang agraria, juga telah diluncurkan kebijakan pemerataan ekonomi (KPE) yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan dan SDM. Kebijakan ini menitik beratkan pada reforma agraria, termasuk legalisasi lahan trasmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta ritel moderen dan pasar tradisional. Kebijakan ini bertitik berat pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses, dan penggunaan lahan, yang dilaksanakan melalui jalur tanah objek reforma agraria (TORA) dan perhutanan Sosial, melalui program Reforma Agraria ini, pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan TORA dan pemberian legalitas akses perhutanan sosial kepada masyarakat bawah.

Pemerintah juga melakukan upaya pemerataan disektor Kominfo melalui program Palapa Ring, berupa proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah indonesia sehingga keberadaan internet berkecepatan tinggi (Broadband) dapat dinikmati secara luas.

Satu abad lebih sejak organisasi Boedi Oetomo digagas telah memunculkan dimensi baru dalam lanskap sosial budaya seluruh umat manusia. Perubahan besar telah terjadi, yang kalau boleh kita rangkum dalam satu kata kiranya "digitalisasi" adalah kata yang tepat,

Berkah digitalisasi yang paling nyata hampir terjadi di setiap sektor terkait dengan di pangkasnya waktu perizinan. Proses perizinan yang berlangsung ratusan hari sampai tak terhingga di pangkas secara dratis hingga enam kali lebih cepat dari waktu semula. Perizinan di sektor listrik, misalnya dari 923 hari menjadi 256 hari, perizinan pertanian dari 751 menjadi 172 hari, perizinan perindustrian dari 672 hari menjadi 152 hari, perizinan kawasan pariwisata dari 661 hari menjadi 188 hari. Demikian juga perizinan pertanahan dari 123 hari menjadi 90 hari, perizinan kehutanan dari 111 hari menjadi 47 hari, perizinan perhubungan dari 30 hari menjadi 5 hari, perizinan bidang telekomunikasi dari 60 hari di pangkas menjadi 14 hari. Pemangkasan waktu perizinan ini dapat terlaksana berkat teknologi digital.

Dengan inovasi digital, mungkin kita dihadapkan pada kejutan-kejutan dan tatacara baru dalam berhimpun dan berkreasi. Sebagian menguatkan, namun tak kalah juga yang mengancam ikatan-ikatan kita dalam berbangsa. Satu hal yang pasti, kita harus tetap berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa di tengah gempuran lawan-lawan yang bisa jadi makin tak kasat mata. Justru karena itulah maka kita tak boleh meninggalkan orientasi untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial.

Semoga kita semua bisa meniti ombak besar perubahan digital dengan selamat dan sentosa dan berbuah manis bagi orientasi pelayanan kepada masyarakat. Hanya dengan semangat untuk tidak meninggalkan satu orang pun tercecer dalam gerbong pembangunan maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap jaya.

Setelah upacara selesai dilanjudkan pemberihan Water Barier dari: Bank Jateng 50 buah, Bank Daerah 25 buah, PDAM Tirto Lawu 25 buah, BKK Tasik Madu 15 buah, Bank BRI 10 buah, dengan total jumlah 125 buah.(Pendim 0727/Karanganyar)